Asing Tak Perlu Ragu Investasi di Jalan Tol, BPJT Tawarkan Tiga Cara

ilustrasi

PBB MENANGKAN JOKOWI-MARUF -- Badan Penyelenggara Jalan Tol (BPJT) membuka diri terhadap investor asing. Kepala BPJT, Danang Parikesit, mengatakan bahwa masih banyak investor asing yang ragu-ragu dalam mengambil risiko investasi berbasis proyek.

Untuk itu, Danang menawarkan tiga cara investasi kepada para investor asing untuk memulai berinvestasi di bisnis jalan tol. Pertama, Danang menawarkan investasi melalui pasar modal.

“Saat ini sudah banyak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang merupakan perusahaan terbuka sehingga investor dapat dengan mudah membeli saham atau membuat kesepakatan strategis langsung dengan BUJT,” papar Danang, saat berpartisipasi dalam 2nd Indonesia Investment Day (IID) di Singapura, Jumat (26/7).

Kedua, skema konsorsium atau pembiayaan bersama perusahaan. Danang membentuk konsorsium perusahaan dengan 33 BUJT di Indonesia.

Pihaknya, kata Danang, sebagai regulator siap memfasilitasi investor yang tertarik dalam skema investasi ini. Ia juga menjamin keamanan dan mengurangi resiko bagi investor asing, mengingat pemahamannya mengenai proses bisnis jalan tol.

Ketiga, investasi langsung. Baginya, investasi model ini ditujukan kepada para investor asing yang berani mengambil risiko. Dengan melakukan investasi langsung ke Indonesia, para investor asing bisa menjadi lead konsorsium.

“Sudah ada beberapa perusahaan asing yang melakukan hal ini, biasanya adalah perusahaan yang awalnya memang bergerak di bisnis jalan tol,” jelas Danang, seperti pada keterangan tertulis PUPR, Jumat malam (26/7).

Alasan Danang menawarkan investasi bukan tanpa sebab. Menurutnya, kebutuhan pembangunan jalan tol masih tinggi. Karena itu, diperlukan investasi untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik.

Melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), ia mengatakan bahwa pemerintah melakukan hal tersebut untuk mengatasi ketimpangan pendanaan (financial gap) infrastruktur.

Dalam kesempatan sebelumnya, Danang menyebutkan kemampuan APBN tahun 2020-2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30% atau sekitar Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.58 triliun.

Sejauh ini, Kementerian PUPR sedang mendorong investasi sektor swasta melalui skema tersebut. Dorongan tersebut untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, sistem penyediaan air minum, persampahan dan perumahan.

Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Abdurrahman M Fachir, mendukung penawaran BPJT.

Ia menambahkan bahwa saat ini Indonesia sedang fokus lebih terbuka kepada investor asing. Terlebih, katanya, ini merupakan saat yang tepat untuk berinvestasi ke Indonesia.

Abdurrahman juga menekankan pentingnya packaging dari pihak Indonesia agar investasi lancar.

“Terlebih lagi, tidak hanya kesempatan berinvestasi yang kita tawarkan tetapi juga bagaimana Indonesia dapat memberikan packaging yang bagus untuk mendukung iklim investasi sehingga investor lebih tertarik lagi,” jelas dia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BPJT pada tahun 2019 ini akan melelang tujuh ruas jalan tol dengan nilai investasi keseluruhannya sebesar Rp151,13 triliun.

Ketujuh ruas tol yang akan dilelang adalah Jalan Tol Semanan – Balaraja sepanjang 31,9 kilometer (km), Kamal – Teluknaga – Rajeg sepanjang 38,6 Km, Akses Menuju Pelabuhan Patimban sepanjang 37,7 Km, Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap sepanjang 184 Km, Yogyakarta – Bawen sepanjang 77 Km, Solo – Yogyakarta – New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo sepanjang 91,93 Km dan Balikpapan – Penajam Paser Utara sepanjang 7,35 Km. (sumber)

Posting Komentar

0 Komentar