Peresmian KRI Sriwijaya-100 pada 24 September 2026 menandai babak baru bagi kekuatan maritim Indonesia. Bekas kapal induk Italia ITS Giuseppe Garibaldi itu kini resmi masuk jajaran TNI Angkatan Laut setelah diserahkan kepada Indonesia melalui skema hibah antarpemerintah. Kementerian Pertahanan menyebut kehadirannya sebagai bagian dari modernisasi alutsista dan penguatan kemampuan pertahanan maritim Indonesia.
Dengan panjang 180,2 meter dan bobot perpindahan sekitar 13.850 ton, KRI Sriwijaya bukan sekadar kapal perang biasa. Kapal ini mempunyai dek penerbangan sepanjang sekitar 173,8 meter dan dirancang untuk mengoperasikan berbagai wahana udara. Kemampuan tersebut menjadikannya platform bergerak untuk komando, penerbangan, operasi laut, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.
Kapal tersebut juga mempunyai kecepatan maksimum sekitar 30 knot dan jangkauan hingga 7.000 mil laut. Sistem penggeraknya menggunakan empat turbin gas FIAT/GE LM-2500 dengan daya sekitar 60.400 kilowatt. Artinya, meskipun merupakan kapal bekas, platform yang diterima Indonesia memiliki kemampuan mobilitas yang cukup besar untuk operasi jarak jauh.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kehadiran KRI Sriwijaya dapat disebut sebagai salah satu capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Secara faktual, kapal ini memang diperoleh dan resmi dioperasikan pada masa pemerintahan Prabowo, sehingga pengadaannya merupakan bagian dari agenda modernisasi pertahanan pemerintah saat ini. Namun, menyebutnya sebagai keberhasilan personal seorang presiden perlu dibedakan dari fakta bahwa proses transfer, persetujuan, persiapan dan pengadaan melibatkan banyak institusi.
Yang lebih tepat, KRI Sriwijaya dapat dilihat sebagai salah satu hasil konkret kebijakan modernisasi pertahanan yang dijalankan pemerintahan Prabowo. Pemerintah sendiri menempatkan kapal tersebut bukan hanya sebagai instrumen perang, tetapi juga sebagai pusat komando operasi laut, sarana diplomasi pertahanan serta platform bantuan kemanusiaan.
Presiden Prabowo juga sebelumnya menyampaikan bahwa kapal tersebut akan diarahkan untuk mendukung operasi helikopter dan drone, termasuk membantu penanggulangan kebakaran hutan. Karena itu, nilai strategis KRI Sriwijaya tidak semata-mata diukur dari kemampuannya membawa pesawat tempur, tetapi juga dari kemampuannya menjadi pangkalan bergerak di laut.
Hal tersebut penting karena Indonesia mempunyai wilayah kepulauan yang sangat luas. Dalam situasi bencana besar, kapal dengan dek penerbangan dan kapasitas komando dapat mendekati wilayah terdampak tanpa terlalu bergantung pada infrastruktur bandara di daratan. TNI AL sendiri menyebut KRI Sriwijaya akan mendukung operasi militer selain perang, terutama penanganan bencana dan bantuan kemanusiaan.
Namun, istilah kapal induk perlu dipahami secara proporsional. KRI Sriwijaya bukan kapal induk super seperti kapal-kapal kelas Nimitz atau Gerald R. Ford milik Amerika Serikat. Ia lebih tepat ditempatkan sebagai kapal induk ringan atau kapal pembawa pesawat/helikopter dengan kemampuan penerbangan yang jauh lebih terbatas.
Kapal ini sebelumnya merupakan ITS Giuseppe Garibaldi, kapal kelas Garibaldi yang mulai bertugas di Angkatan Laut Italia pada 1983 dan kemudian dipensiunkan Italia pada 2024. Karena itu, Indonesia tidak sedang membangun kapal induk dari nol, melainkan mendapatkan sebuah platform yang sudah berpengalaman dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam sistem pertahanan nasional.
Dari perspektif ASEAN, justru di sinilah arti strategisnya menjadi menarik. Indonesia kini menjadi negara ASEAN kedua yang mengoperasikan kapal berkemampuan kapal induk, setelah Thailand dengan HTMS Chakri Naruebet. Sebelum KRI Sriwijaya hadir, Thailand merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang mempunyai kapal induk.
Tetapi perbandingan Indonesia dan Thailand tidak sepenuhnya sederhana. HTMS Chakri Naruebet saat ini pada dasarnya beroperasi sebagai kapal pembawa helikopter. Pesawat tempur AV-8S Matador yang dahulu menjadi bagian dari konsep operasinya sudah dipensiunkan sejak 2006, sehingga Thailand tidak lagi mempunyai kemampuan pesawat tempur sayap tetap yang beroperasi dari kapal tersebut.
KRI Sriwijaya juga belum otomatis membuat Indonesia mempunyai kekuatan udara laut seperti negara-negara yang mengoperasikan kapal induk modern dengan pesawat tempur secara rutin. Kemampuan sebuah kapal induk sangat bergantung pada air wing, pesawat atau helikopter yang tersedia, sistem radar, pertahanan udara, kapal pengawal, kapal selam, logistik dan kemampuan mengintegrasikan seluruh unsur tersebut dalam satu gugus tempur.
Karena itu, perubahan keseimbangan kekuatan ASEAN lebih tepat disebut perubahan kemampuan dan simbol strategis, bukan perubahan drastis dalam keseimbangan militer kawasan. Indonesia memperoleh kemampuan yang sebelumnya tidak dimilikinya, tetapi satu kapal bekas berukuran menengah tidak dengan sendirinya mengubah seluruh perbandingan kekuatan militer ASEAN.
Meski demikian, dampak politik dan diplomatiknya tetap ada. Indonesia sekarang mempunyai platform yang dapat digunakan untuk menunjukkan kehadiran maritim dalam operasi regional, latihan bersama, evakuasi warga, bantuan bencana dan diplomasi pertahanan. Kementerian Pertahanan secara eksplisit menyebut KRI Sriwijaya dapat memperkuat peran Indonesia di tingkat nasional, regional dan global.
Bagi Indonesia, kemampuan tersebut mempunyai relevansi khusus karena jalur perdagangan dan laut strategis ASEAN berada di sekitar wilayah kepulauan Indonesia. Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan berbagai jalur laut Indonesia menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Kapal dengan kemampuan komando dan penerbangan memberikan tambahan fleksibilitas untuk hadir di berbagai kawasan tersebut.
Namun negara-negara ASEAN lainnya tidak otomatis menjadi lebih lemah karena Indonesia mempunyai kapal induk. Singapura tetap mempunyai kekuatan udara dan laut berteknologi tinggi, Vietnam memiliki armada yang berorientasi pada pertahanan wilayahnya, Malaysia terus mengembangkan kemampuan maritim, sementara Filipina memperkuat kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat dan negara lain. Keseimbangan kawasan tetap ditentukan oleh keseluruhan sistem kekuatan, bukan jumlah kapal induk semata.
Justru perkembangan KRI Sriwijaya dapat menjadi bagian dari kecenderungan lebih luas di ASEAN, yaitu meningkatnya perhatian terhadap kemampuan maritim. Persaingan tidak selalu berbentuk perlombaan kapal induk, tetapi juga mencakup kapal selam, rudal antikapal, pesawat patroli maritim, drone, radar, satelit, kapal perang permukaan dan kemampuan peperangan jaringan.
Bagi pemerintahan Prabowo, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa KRI Sriwijaya tidak berhenti sebagai simbol. Pemerintah perlu memastikan kesiapan awak, pemeliharaan, sistem penerbangan, drone dan helikopter, kapal pengawal serta dukungan logistik. Bahkan seorang mantan perwira tinggi TNI AL mengingatkan bahwa pertanyaan terpenting setelah kapal hadir adalah bagaimana kapal tersebut digunakan dan berapa investasi lanjutan yang dibutuhkan agar relevan secara operasional.
Dengan demikian, KRI Sriwijaya memang dapat disebut sebagai salah satu capaian konkret modernisasi pertahanan pada era Prabowo, terutama karena untuk pertama kalinya TNI AL memiliki platform kapal induk/kapal penerbangan berukuran besar. Tetapi capaian strategis sesungguhnya baru akan terlihat dari bagaimana Indonesia membangun ekosistem di sekelilingnya.
Jika Indonesia mampu mengembangkan kapal tersebut menjadi pusat komando, pangkalan helikopter dan drone, sarana bantuan bencana serta bagian dari gugus tempur laut yang terintegrasi, manfaatnya akan jauh lebih besar daripada sekadar memiliki kapal induk pertama. Pada titik itulah KRI Sriwijaya dapat menjadi simbol bahwa Indonesia sedang bergerak dari sekadar mempertahankan wilayah laut menuju kemampuan memproyeksikan kehadiran maritim secara lebih jauh.
Jadi, apakah keseimbangan kekuatan ASEAN berubah? Ya, tetapi secara terbatas dan bertahap. Indonesia kini memiliki kemampuan kapal induk yang sebelumnya hanya dimiliki Thailand di ASEAN, tetapi belum berarti Indonesia otomatis menjadi kekuatan laut dominan kawasan. Yang berubah terlebih dahulu adalah kapabilitas, pilihan strategis dan daya jangkau Indonesia. Jika kemudian diikuti penguatan pesawat, drone, kapal pengawal, kapal selam, satelit, logistik dan industri pertahanan nasional, dampaknya terhadap keseimbangan maritim ASEAN akan menjadi jauh lebih besar.
0 Komentar