Ini Enam Kebijakan Pemerintah Optimalkan Teknologi untuk Pembangunan RI

ilustrasi

PBB MENANGKAN JOKOWI-MARUF -- Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro membuka Global Blockchain Summit 2019 and Blockchain Center Of Excellence and Education Launching di Jakarta, Senin (29/7/2019).

Dia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan enam kebijakan yang mampu mengoptimalkan dampak dan hasil implementasi kemajuan teknologi di Indonesia.

"Pertama, memperbaiki kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata dia melalui siaran berita yang diterima redaksi Warta Ekonomi.

Kemudian, lanjutnya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan lapangan kerja masa depan. Ketiga, mengintegrasikan riset, desain, dan pengembangan dengan modernisasi industri dan sektor produktif lainnya.

Selanjutnya, mendorong pengembangan fintech untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan dukungan konektivitas internet dan penetrasi telepon genggam. Kelima, memperkuat ekosistem inovasi dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, institusi pendidikan, dan komunitas.

Terakhir, mendorong kolaborasi perusahaan rintisan atau startup, mencakup pengembangan ekosistem, akselerasi, inkubasi hingga model bisnis dan aspek berkelanjutan dari bisnis startup.

Sebagai institusi perencanaan,  kata Bambang, Kementerian PPN/Bappenas mengandalkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, yang mencakup peta jalan transformasi digital, harmonisasi peraturan perundangan, kebijakan fiskal, kemudahan berusaha, juga kesediaan akses pendanaan dan tenaga kerja terampil.

"Infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi juga menjadi sasaran kebijakan, sekaligus perbaikan keamanan siber dan tata kelola," ujar Menteri Bambang.

Terkait industri 4.0, kata Bambang, ada lima subsektor manufaktur yang menjadi prioritas, yakni makanan, tekstil, otomotif, elektronik, dan industri kimia. Potensi ini menghadapi tantangan keamanan data dan informasi serta distribusi yang efisien dalam sistem desentralisasi yang dapat dijawab blockchain. (sumber)